kibarmedia.com

Memuat...

Popular Post

Ini Barang Bukti Yang Disita Dari Anggota Sel Jaringan JAD ISIS

Diposting oleh On Minggu, November 27, 2016 with No comments

Serang, kibarmedia.com - Polda Banten melalui Kepala Bidang Humas AKBP Zaenudin merilis barang bukti yang berhasil dibawa TIM dari tempat kediaman tersangka yang diduga anggota jaringan teroris sel JAD ISIS berinisial ESB yang digeledah Minggu 27/11 adalah sebagai berikut,
01.  Laptop merk lenovo 114 I bd
02.   2 buah Hp
04.   2 buah hp merk black berry dan samsung
05.   Cpu komputer, 4 hp samsung
06.   Hp 9 unit di atas etalase
          Hp 12 unit  di konter
07.   1 buah box warna hijau berisi
08.    2 buah  Sim Card  xl
09.    Crisbo atau pistol panah
10.    Gas tabung
11.    Senapan angin
12.    Pupuk ZA  seberat 1 kg
Dari pemberitaan sebelumnya, Densus 88 AT  telah menangkap seseorang hasil pengembangan dari kasus Majalengka. Teroris yang ditangkap minggu 27/11
atas nama Eep Saeful Bahri Alias Ipul alias Eep alias Abu Syifa.
Tempat tanggal lahir Serang, 02 Juni 1986
Islam/ karyawan swasta
Alamat; Kp Kelapa Lima RT/RW 1/2 Ds. Kelapa Lima Kel Sukamanah Kec. Baros Kab Serang Banten.
Tersangka diduga melanggar Psl 15 Jo 7 dan atau Psl 15 Jo Psl 9 UU No. 15/2003 tentang Terorisme.
Kemudian Densus 88 bersama Polda dan Resort Serang melakukan penggeledahan di rumah tersangka.
(Rd)
Tim Densus 88 AT Polda Banten Tangkap sel JAD ISIS

Diposting oleh On Minggu, November 27, 2016 with No comments

Serang, kibarmedia.com -  Densus 88 AT  telah menangkap seseorang hasil pengembangan dari kasus Majalengka. Teroris yang ditangkap minggu 27/11
atas nama Eep Saeful Bahri Alias Ipul alias Eep alias Abu Syifa.
Tempat tanggal lahir Serang, 02 Juni 1986
Islam/ karyawan swasta
Alamat; Kp Kelapa Lima RT/RW 1/2 Ds. Kelapa Lima Kel Sukamanah Kec. Baros Kab Serang Banten.
Tersangka diduga melanggar Psl 15 Jo 7 dan atau Psl 15 Jo Psl 9 UU No. 15/2003 tentang Terorisme.
Kemudian Densus 88 bersama Polda dan Resort Serang melakukan penggeledahan di rumah tersangka.
Kabid Humas Polda Banten AKBP Zaenudin membenarkan penangkapan dan penggeledahan rumah tersangka teroris Saeful Bahri.
"benar, saat ini tim Masih melakukan pengembangan, untuk lebih lengkapnya silahkan hubungi Divisi Humas Mabes Polri atau Densus 88 AT" kata Zaenudin.
Menurut Informasi, Tersangka Saiful Bahri alias Abu Syifa, turut serta bantu Rio dalam pembuatan laboratorium handak high expolosive untuk amaliyah, dan turut rencanakan pengeboman di gedung DPR RI, Mabes Polri, Kedutaan Myanmar dan Stasiun  Tv One dan Metro Tv, jaringan Rio ini merupakan sel JAD yang berbaiat kepada ISIS.

Sebelumnya, tersangka jaringan Rio Priatna Wibowo (yang tertangkap di Majalengka) yang di tangkap tim densus 88. Dari pengembangan yang dilakukan petugas terhadap tersangka Rio, kemudian pada hari sabtu 26/21 pkl 10.30 Densus 88 berhasil di tangkap tersangka Bahrain Agam, 
Penangkapan Bahrain Agam dilakukan di Desa Blang Tarakan, Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, dari pengakuan tersangka, ia berperan sebagai pemberi uang 7 juta dan ide pembuatan bom dan ikut pembelian bahan peledak,
Kedua tersangka tersebut masih dalam pemeriksaan secara intensive.
(Rd)
Bantuan Keuangan Partai Politik Sudah Diusulkan Kemendagri

Diposting oleh On Senin, Oktober 03, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
"Bantuan keuangan parpol memang sudah diusulkan oleh Kemendagri bahkan dengan rincian RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) memang sudah siap," katanya saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin (3/10).
Yuwandi menjelaskan, dua pekan lalu Kemendagri sudah menyampaikan kembali udulan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 dan pihaknya menunggu PP hasil revisi itu diterbitkan. Menurut dia, Kemendagri berharap ada perubahan kebijakan yang menyesuaikan kepada pengaturan baru.
"Kesiapan Kemendagri dalam penyempurnaan, satu persepsi pengetahuan yang baru parpol," ujarnya.
Dia menegaskan, bantuan keuangan untuk parpol ditujukan untuk penunjang kegiatan pendidikan politik.
Menurut dia, di PP Nomor 5 Tahun 2009 secara eksplisit diatur bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya operasional.
"Namun di PP alokasinya diperhitungkan dari pagu APBN sebelumnya sehingga dihitung dari suara sah," katanya.
Menurut dia, PP Nomor 5 Tahun 2009, disebutkan bahwa parpol mendapatkan bantuan sebesar Rp 108 dari setiap satu suara yang diperoleh dari total suara partai tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Managemen Sinemart dan Sutradara Sinetron Anak Jalanan Kirim Surat Permohonan Maaf ke Masyarakat Banten

Diposting oleh On Kamis, Agustus 25, 2016 with No comments

Serang, kibarmedia - Pimpinan produksi dan sutradara sinetron Anak Jalanan mengirimkan surat permohonan maaf atas kejadian pengambilan gambar di masjid Alkautsar, Desa Ciparay, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, Banten beberapa waktu lalu. Surat permohonan maaf yang ditanda tangani oleh Pimpinan Produksi Muhayasn dan Sutradara Sinetron Anak Jalanan Toni FK, dikirim pada tanggal 22 Agustus 2016 dan ditunjukan kepada Kertua MUI Kabupaten Serang dan Ketua MUI Provinsi Banten.

Dalam isi surat teresebut, Pimpinan Produksi Muhayan dan Sutradara Film Toni FK, mengakui kesalahan dalam menangani antusiasme warga yang ingin bertemu dengan para pemain film tersebut. Berikut ini Isi surat Yang dilayangkan managemen Sinemart.

"Kami telah meminta penjelasan kepada tim kami atas kejadian tersebut, kami sampaikan bahwa tidak ada niatan kami melakukan tindakan yang tidak patut terhadap masjid sebagai tempat ibadah. Kejadian tersebut lebih didorong oleh situasi massa yang tidak terkendali, sehingga kami berusaha menenangkasn massa dengan menyapa warga. Walau demikian kami menyadari bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan oleh tim kami dilapangan sehingga menimbulkan kesan bahwa kami tidak mengindahkan kaidah dan aturan terkait tempat ibadah. Untuk itu, sekali lagi, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat Cinangka khususnya dan Masyarakat Banten umumnya.

Terkait dengan hal tersebut, kami telah mengambil langkah-langkah pembenahan internal agar hal tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. Demikian surat ini kami buat dan sampaikan. Terimakasih atas segala perhatian dan terkabulnya permohonan maaf kami" katanya dalam isi surat tersebut.

Sementara itu, MUI Kecamatan Cinangka membenarkan dan menerima permohonan maaf dan sudah mengirimkan surat jawaban yang ditanda tangani ole Ketua MUI Cinangka KH. Dhaifun HS, BA dan Sekretaris MUI Cinangka KH. Ir, Halbawi Abubakar ke pihak pimpinan produksi dan sutradara sinetron Anak Jalanan.

Namun demikian, MUI Kecamatan Cinangka tetap meminta pihak managemen Sinemart dan tim Sutradara sinetron Anak Jalanan tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama tanggal 25 Juli 2016 melalui pertemuan antara Humas Perusahaan dengan Muspika Cinangka, MUI Cinangka, DKM Alkautsar dan para tokoh masyarakat yang dihadiri Wsakapolres Cilegon, diantaranya adalah "pihak sinetron anak jalanan bersedia mendelete tayangan masjid Alkautsar, juga bersedia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui media cetak, Televisi dan media Online selama tiga hari terbit. (Ridwan)
Menanti Kado Medali Emas Bulu Tangkis Olimpiade Dari Owi/Butet di Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Diposting oleh On Selasa, Agustus 16, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Harapan dikumandangkannya Indonesia Raya dengan menyabet medali emas diangkat para netizen melalui media sosial pada final yang akan diselenggarakan Rabu (17/08) pada hari kemerdekaan Indonesia.

 Para netizen menyatakan harapan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir akan dapat mengalahkan pasangan dari Malaysia dan mengibarkan bendera merah putih dalam final ganda campuran badminton pada Olimpiade Rio, Brasil.

Indonesia dan Malaysia akan memperebutkan medali emas pertama di Olimpiade Rio setelah pasangan dari kedua negara masing-masing menundukkan Cina dan melaju ke final.

Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir menundukkan unggulan utama dari Cina Zhang Nan dan Zhao Yunlei dengan 21-16, 21-15 sementara pasangan Malaysia Chan Peng Soon dan Goh Liu Ying mengalahkan Xu Chen dan Ma Jin, juga dengan dua set.

Tontowi-Liliyana mengalahkan pasangan Malaysia ini dalam babak penyisihan Sabtu (13/08) dengan skor 21-15 dan 21-11, dan juga pada kejuaraan Malaysian Open April lalu.
Ratusan komentar setelah kemenangan Tontowi-Liliyana ini termasuk dari Indra Suraya melalui Facebook yang menulis, "Dengan semangat 45 dan dalam rangka HUT RI ke 71, semoga medali emas pertama dipersembahkan ke bumi pertiwi."

Sementara Dedi Prakoso mengatakan, "semoga lagu kebangsaan kita berkumandang dengan gagah dan lantang di Rio berkat medali emas yang akan Anda Raih."
Liliyana Natsir popular di Twitter Indonesia dan juga disinggung lebih dari 13.000 kali.
Rekor Liliyana-Tontowi lebih baik.

Melalui situs Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia, Liliyana mengatakan, “Setelah ini kami akan melakukan evaluasi dan mempelajari permainan lawan. Di Olimpiade ini apapun bisa terjadi. Kita biasanya waspada sama top rangking, tapi malah tidak waspada sama pemain yang tiba-tiba muncul. Jadi kami harus waspada dan jangan lengah. Kasih penampilan yang terbaik. Jangan takabur dan tetap fokus. Siapa yang lebih siap itu yang menang. Tinggal adu mental aja. Meskipun rekor pertemuan kami lebih baik, kami harus tetap fokus dan tidak boleh lengah. Mudah-mudahan kami bisa main lebih baik dari hari ini dan menuntaskan semuanya dengan baik,” tambahnya.
Pelatih ganda campuran Richard Mainaki berharap kedua pemain 'fokus ke lapangan' walaupun menang di babak penyisihan.

Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Pusat PBSI Rexy Mainaki berharap Tontowi/Liliana harus fokus.

"Mereka diminta jangan merasa udah menang, tetap humble dan tekad, fokus dijaga terus, dan yang penting berdoa serahkan semua perjuangan mereka kepada Tuhan," jelas Rexy kepada BBC Indonesia.

 Sumber : BBC Indonesia
IDF-MUI Untuk Kemandirian Umat

Diposting oleh On Kamis, Agustus 11, 2016 with No comments

Islamic Development Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI)  atau Dana Pembangunan Umat MUI merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI pada 29 Juni 2016 di Jakarta. Lembaga ini didirikan untuk menghimpun dan mendistribusikan donasi masyarakat seperti zakat, infaq dan sadaqah untuk berbagai program yang terkait dengan kebutuhan umat.

Pembentukan IDF-MUI didasarkan pada pertimbangan bahwa MUI melihat banyak program penting bagi umat Islam yang harus dilaksanakan. Di saat bersamaan dibutuhkan dana yang besar agar program tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu MUI mengambil peran ingin menhimpun dana masyarakat untuk masyarakat.

Seperti diketahui, potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai Rp 285 triliun, Namun, dari potensi sebesar itu, yang berhasil dihimpun melalui lembaga yang ada, baru sekitar dua persen. Oleh karena itu,MUI terpanggil untuk ikut bergerak menghimpun dana masyarakat,  terutama setelah melihat donasi yang dihimpun sangat sedikit dari potensi yang ada.

Pengurus IDF-MUI terdiri dari Dewan Pembina yang diketuai Dr. KH. Ma'ruf Amin, Dewan Pengawas dipimpin oleh Prof.Dr. Khuzaemah T. Yanggo dan Dewan Pengurus yang diketuai oleh Dr. Ir. Lukmanul Hakim, MSI.aa

Sumber: http://www.halalmui.org/
Lima Rekomendasi LPA Indonesia dan LPA Banten Terhadap Kajian Full Day School (FDS)

Diposting oleh On Kamis, Agustus 11, 2016 with No comments

Serang, kibarmedia.com - Pro Kontra Full Day School (FDS) yang diwacanakan oleh Mendikbud mendapat perhatian serius oleh  Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA Indonesia) yang selama ini dikenal dengan nama populernya Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA). Penggunaan nama LPA Indonesia--sebagai pengganti nama Komnas PA--adalah langkah kembali ke khittah 1998, yang sekaligus dilakukan sesuai regulasi agar tidak ada lagi kesan dualisme dengan KPAI. Ketua Umum LPA Indonesia adalah Seto Mulyadi, didampingi Samsul Ridwan selaku Sekretaris Jenderal. Dan di Provinsi Banten diketuai oleh Iip Syafrudin.

Menurut Iip Syafrudin Full Day School (FDS) Sebagai sebuah wacana yang dilatari itikad baik demi penguatan karakter siswa, gagasan Mendikbud patut menjadi telaah semua pihak. Kita tentu bersepakat bahwa: pembangunan karakter anak-anak Indonesia sudah seharusnya dilakukan sebagai agenda kontinuitas tanpa henti dalam upaya perbaikan kehidupan bangsa.

Mengadakan full day school sepintas lalu menihilkan/meniadakan peran keluarga dan orangtua sebagai elemen mutlak keberhasilan pendidikan siswa. Itulah alasan utama penolakan terhadap gagasan Mendikbud, dan LPA Indonesia serta LPA Provinsi Banten bisa memahami rasa waswas yang muncul karenanya. Namun pada kenyataannya, juga tak terbantahkan bahwa sebagai konsekuensi kesibukan orangtua, banyak anak-anak yang masih diikutkan ke sekian banyak kursus sepulang jam sekolah.

Inisiatif orangtua untuk mengursuskan anak, terlepas dari positif negatifnya, besar kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh keluarga yang memiliki kekuatan finansial. Sebaliknya, bagi keluarga dengan kemampuan keuangan yang sederhana, memberikan anak les/kursus ini-itu masih merupakan barang mahal. Terhadap kesenjangan itulah, gagasan Mendikbud berpeluang menjadi solusi, bahwa semua anak dari semua lapisan keluarga nantinya berkesempatan setara untuk mengasah diri dengan serbaneka keterampilan baru melalui FDS.

Masukan LPA Indonesia dan LPA Banten terhadap kajian full-day school (FDS) yang masih baru sebatas wacana dan dalam taraf kajian, adalah

A. Muatan FDS sepatutnya tidak memberikan beban kognitif tambahan yang akan memperletih siswa, baik secara fisik maupun psikis. FDS bukan penguatan akademis, melainkan wadah bagi siswa untuk menjadi insan-insan unggul paripurna. Penilaian berbentuk pemeringkatan antarsiswa harus dihindari.

B. FDS tidak memunculkan beban pembiayaan ekstra bagi wali dan siswa. Itu artinya, jika Pemerintah menjadikan FDS sebagai program wajib, maka Pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran untuk itu.

C. FDS bukan hanya memberikan PR kepada siswa, FDS juga perlu memberikan penugasan kepada orangtua siswa. Penugasan itulah yang akan mengondisikan orangtua untuk tetap mengoptimalkan peran pengasuhan pada setiap kesempatan (sesempit apapun!) mereka berinteraksi dengan anak-anak. Ini sekaligus merupakan jawaban atas kerisauan sebagian kalangan akan ternihilkannya peran orangtua akibat FDS.

D. FDS difungsikan sebagai wadah ekstra bagi terpenuhinya hak-hak anak secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, antara lain, penyediaan menu sehat, pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan imunisasi, peningkatan iman dan takwa, serta penyelenggaraan hiburan ramah anak. Untuk merealisasikannya, Kemendikbud perlu melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam proses penyusunan kurikulumnya. Dan LPA Indonesia serta LPA Banten siap bekerjasama dalam hal ini.

E. FDS memberikan ruang keterlibatan seluas mungkin bagi masyarakat, utamanya untuk memastikan masuknya nilai kearifan lokal dalam materi pendidikannya. Demikian pula terkait pemantauan dan evaluasi, forum-forum masyarakat pendidikan berbasis sekolah-orangtua-masyarakat perlu digiatkan. 
Gubernur Banten Beri Penghargaan Umroh dan Uang Tunai Bagi Juara MTQ

Diposting oleh On Minggu, Agustus 07, 2016 with No comments

Tangerang, kibarmedia.com -  Gubernur Banten H. Rano Karno, S.IP didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Banten Drs. H. Ranta Soeharta, MM, Ketua Harian LPTQ Provinsi Banten KH. Syibli Sarjaya, beserta para Kafilah dari Provinsi Banten tiba di Bandara Internasional Soekarno – Hatta Tangerang. Minggu. (07/08/2016).

Rombongan disambut oleh Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Eneng Nurcahyati, para tokoh masyarakat Banten, serta para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam sambutannya Gubernur Banten mengatakan bahwa Banten telah mencatat sejarah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Tingkat Nasional. " Sudah 16 (enam belas) tahun dalam penyelenggaraan MTQ Nasional baru kali ini Banten menjadi Juara Umum ke satu " terang Rano.

Menurut Rano, persiapan dalam rangka mengikuti MTQ Nasional di Lombok hampir 2 (dua) tahun. " Kita evaluasi diri pada saat penyelenggaraan MTQ Nasional di Batam, dan Alhamdulillah penyelenggaraan MTQ kali ini kita mendapat juara umum " ungkap Rano.
Masih menurut Gubernur Banten, bahwa tantangan terberat setelah menjadi juara umum adalah mempertahankan prestasi.

"Akan tetapi saya sangat yakin dengan kemampuan para kafilah bahwa kita bisa mempertahankan prestasi tersebut, karena kunci dari keberhasilan tersebut adalah rasa percaya diri serta karakteristik perlombaan yang menjadikan Banten juara umum kesatu ada di Banten " tegas Rano.
Gubernur Banten memberikan penghargaan atas jerih payah para kafilah Banten berupa umroh serta hadiah berupa uang tunai.

" Insya Allah untuk juara pertama akan mendapatkan uang sejumlah 100 (seratus) juta, juara kedua 50 (lima puluh) juta, serta juara ketiga 25 (dua puluh lima) juta" jelas Rano.
Sekali lagi Gubernur Banten menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan kado bagi Provinsi Banten yang akan berulang tahun pada bulan Oktober mendatang.
Ungguli DKI Jakarta, Kafilah Banten Juara MTQ Nasional NTB

Diposting oleh On Sabtu, Agustus 06, 2016 with No comments

Serang, kibarmedia.com - Mataram- Provinsi Banten mencatatkan sejarah baru dalam perhelatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional. Pasalnya kafilah Provinsi Banten dikabarkan sukses meraih juara umum MTQ Nasional di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2016. Kabar tersebut dibenarkan oleh Gubernur Banten Rano Karno.

Kepastian informasi tersebut didapatkan Gubernur dari Ketua Kafilah Provinsi Banten Syibli Sarjaya yang melaporkan hasil seluruh lomba kepada Sekda Banten Ranta Suharta. 

"Pak Sybli memberikan kabar kepada Pak Sekda dan Pak Sekda memberikan kabar lagi kepada saya. Alhamdulillah pada hari ini perkenankan saya menyampaikan kabar menggembirakan kepada seluruh masyarakat Banten. Setelah penantian panjang bertahun-tahun mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki sebelumnya, alhamdulillah, tahun ini Banten berhasil merebut Juara Umum Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Nasional yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat," kata Gubernur Banten, Sabtu (6/8/2016) pagi.

Mendapat informasi tersebut, Gubernur mengaku akan segera ke bertolak menuju Lombok, NTB untuk persiapan mengikuti proses pemberian penghargaan dan sekaligus penutupan rangkaian kegiatan MTQ Nasional XXVI yang akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

"Ini adalah sejarah perjalanan panjang, selama Kafilah Banten mengikuti MTQ baru kali ini kita meraih juara umum. Tentu ini kita harus sikapi dengan syukur dan menjadi semangat untuk terus membenahi diri," katanya

Hal yang perlu dimaknai dari kegiatan tersbut, Kata Gubernur justru spirit "Iqra" atau membaca Qur'an. 

"Bahka bacaan atau 'iqra' itu menjadi tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Gubernur juga menyebutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi rangking terbaik MTQ Nasional, Banten memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kafilah Banten meraih nilai 56 karena menepatkan 6 orang diperingkat pertama dengan nilai 30, 6 orang diperingkat kedua dengan nilai 18 dan 8 orang diperingkat ketiga dengan nilai 8.

"Kita mengunguli DKI Jakarta yang hanya meraih nilai 41 dan Kepulauan Riau dengan nilai 39," sebut Gubernur

Biro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso yang dihubungi pagi ini juga membenarkan kabar tersebut. Irvan menjelaskan bahwa pengumuman resmi hasil MTQ Nasional baru akan diumumkan pada malam nanti sekira pukul 19.30 WIB. Kendati demikian, official dari Kafilah Provinsi Banten sudah melakukan perhitungan cermat terhadap semua cabang lomba.

Hasilnya, Kafilah Provinsi Banten menyabet juara pertama pada enam bidang lomba yakni Tartil Qur'an Putra, Tafsir Qur'an untuk Bahasa Arab Putra, Tafsir Qur'an untuk Bahasa Indonesia Putra, Tahfidz 20 Juz Putra, Syarhil Qur'an, dan Qiroat Sab'ah Perempuan.

"Kami sudah melakukan perhitungan sampai seluruh perlombaan selesai malam tadi sekira jam setengah satu. Ada lima finalis dari Banten. Hasilnya meski pada lima mata lomba tersebut Banten hanya dapat juara tiga, secara keseluruhan Banten unggul dari provinsi lain," kata Irvan melalui sambungan telpon, Sabtu (6/8/2016).

Kafilah lain yang menjadi saingan berat bagi Kafilah Banten, yakni DKI Jakarta. Di susul oleh Kepulauan Riau dan tuan rumah NTB. Sebelumnya, pada perhelatan bergengsi dua tahunan ini, Kafilah Banten sempat mendapat label "spesialis runner up" karena selalu berada pada juara dua.
Pada MTQ Nasional tahun 2014 lalu yang dihelat di Kepulauan Riau, Banten menduduki posisi kedua. Kemudian pada MTQ Nasional tahun 2012 yang dihelatdi Ambon, Banten juga harus puas di posisi kedua. Bahkan ketika Provinsi Banten menjadi tuan rumah pada 2008 silam, juga menduduki posisi kedua.

"Makanya kita terkenal dengan sebutan 'spesialis runner up' tapi allhamdulillah tahun ini kita juara umum," kata Irvan.
Debus Banten Meriahkan MTQ 26 NTB

Diposting oleh On Jumat, Juli 29, 2016 with No comments

MATARAM, kibarmedia.com - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten menampilkan atraksi Debus dalam ajang pawai ta'aruf pada ajang MTQ Nasional XXVI di Kota Mataram, NTB, Jum'at (29/07) siang.
Atraksi Debus yang merupakan kesenian tradisional khas Banten tersebut sengaja ditampilkan dalam upaya mendongkrak pariwisata Provinsi Banten di tahun 2016.
Kepala Disbudpar Banten Opar Sochari mengatakan, di tahun 2016 ini pihaknya menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan nusantara yang diharapkan bisa datang ke Banten. Oleh karena itulah, di perlehatan MTQ yang merupakan ajang tahunan nasional ini dimanfaatkan oleh Disbudpar Banten untuk mempromosikan pariwisata Banten.

"Karena potensi pariwisata Banten ini tidak kalah dengan Lombok, sebab Banten banyak memiliki potensi wisata seperti wisata budaya ada Baduy, wisata pantai ada Pantai Sawarna, Carita dan Anyer, dan wisata religi Banten Lama, dan masih banyak lagi," kata Opar yang didampingi Kepala Seksi Kesenian Disbudpar Banten Rohendi, Jum'at, (29/7).

Opar mengatakan, rombongan pawai ta'ruf yang diboyong oleh Disbudpar ke MTQ NTB ini untuk menampilkan atraksi kesenian khas Banten ini diantaranya adalah berasal dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten yang menampikan atraksi kesenian debus sebanyak 20 seniman, atraksi kesenian pencak silat, dan tarian khas Banten dari Sanggar Harum Sari dari Pandeglang.
"Bahkan rombongan pawai ta'ruf Banten mendapatkan antusias paling meriah dari masyarakat setempat maupun peserta lainnya,"terangnya.
Sementara Rohendi menambahkan, adapun tema yang diangkat dalam pawai ta'ruf Provinsi Banten ini mengangkat tema dengan semangat untuk mengukir prestasi karena mengaji tradisi Banten.
"Bahkan mobil hias yang mengiringi pawai ta'ruf Banten melambangkan perpaduan masjid Banten Lama dan Masjid Raya Al Bantani, ini agar kita untuk mengingat terhadap ulama besar asal Banten Syekh Nawawi Albantani,"terangnya.

Pada bagian lain, Ketua harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Syibli Sarjaya mengatakan, kafilah Provinsi Banten sebanyak 43 peserta saat ini semuanya sudah melakukan registrasi pendaftaran kepada panitia. Artinya, mereka siap bertanding.

"Dari 43 peserta itu, 22 peserta inti dan 11 cadangan, Kita akan mengikuti tujuh cabang yang dilombakan," katanya.
Syibli menjelaskan untuk kafilah Banten ada empat cabang yang paling diunggulkan yakni tahfidz, tilawah, syahril Quran, dan fahmil Quran. Meski demikian, menurutnya semua cabang yang lombakan merupakan andalan.
Terkait peserta, lanjut Syibli, Kafilah Banten murni putra daerah. Ia menjelaskan karena MTQ kali ini menggunakan sisitem online.
"Kita murni putra daerah, karena MTQ kali ini menggunakan sistem on line dan langsung terhubung ke pusat. Namun kita juga ada satu yang gagal, hal itu karena tidak cocok antara NIK KTP dan kartu keluarga, jadi tidak bisa ikut," ujarnya.
Rencananya, pembukaan MTQ Nasional XXVI akan dilaksanakan pada hari Sabtu (30/07) malam, dan akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Islamic Center, Kota Mataram.
Tekan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Pemerintah Bentuk Satgas PPA

Diposting oleh On Selasa, Mei 31, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia - Pemerintah tengah membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) guna menekan kasus kekerasan yang marak terjadi di tengah masyarakat.
"Banyaknya permasalahan perempuan dan anak menyebabkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa penting untuk membentuk Satgas PPA," kata Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Wahyu Hartomo melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (31/5), dilansir Antara.

Wahyu menjelaskan, keberadaan Satgas PPA untuk melakukan upaya preventif dan kuratif.
"Untuk itu Satgas PPA mempunyai fungsi penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan," katanya. Selain itu, melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan, serta melindungi perempuan dan anak dari di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya.

Selain itu, lanjut Wahyu, juga menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) atau lembaga lain yang diperlukan.

Satgas PPA, tambah dia, juga melakukan rekomendasi kepada P2TP2A terdekat atau lembaga layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

"Satgas PPA selanjutnya memiliki fungsi untuk melakukan penjangkauan," jelasnya.

Selain tugas tersebut, Satgas PPA juga dapat berperan serta untuk mendorong aparat penegak hukum agar dapat menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan yang paling maksimal agar menimbulkan efek jera.

Sementara itu, Wahyu juga mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak telah memberikan dampak negatif dan luas tidak hanya terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga.
Pengurusan E-KTP dan Akta Kelahiran Tidak Perlu Pakai Surat Pengantar Kelurahan

Diposting oleh On Jumat, Mei 13, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Cakupan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) sampai saat ini baru mencapai 86%, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 61,6%, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memerintahkan para Gubernur, dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan percepatan layanan perekaman e-KTP serta penerbitan akta kelahiran.
Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 471/1768/SJ yang dikirimkan Mendagri Tjahjo Kumolo kepada para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia pada 12 Mei 2016 lalu.
Dalam surat tersebut Mendagri menegaskan, seiring dengan semakin tertatanya database kependudukan di seluruh Indonesia, maka dalam pelayanan perekaman, penerbitan, dan penggantiap e-KTP yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur. “Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan/Kecamatan,” tegas Mendagri.
Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar membuka loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP pada saat perekaman massal, dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016.
Selain itu para Gubernur, Bupati/Walikota perlu melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman di sekolah, kampus, mall, perusahaan-perusahaan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan, dan desa/kelurahan.
“Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016,” bunyi salah satu poin dari surat Mendagri itu.
Adapun penarikan e-KTP yang pindah, menurut Mendagri, dilakukan di daerah tujuan setelah diterbitkan e-KTP yang baru.
Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar secara bertahap semua unit layanan yang berada di wilayahnya menggunakan alat baca e-KTP/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Akta Kelahiran
Untuk penerbitan akta kelahiran, Mendagri meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, dan tidak perlu surat pengantar RT, RW dan Kelurahan/Desa.
Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di daerah, untuk melakukan jemput bola pengurusan akta kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan rumah sakit/Puskesmas, serta rumah persalinan.
“Pemerintah Daerah dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman e-KTP dan penerbitan akta kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan lain-lain,” tegas Mendagri dalam surat tersebut.
Mendagri juga meminta para Gubernur, Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang membidangi Administrasi Kependudukan di Provinsi untuk membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor handphone kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/masyarakat.
Tembusan surat edaran tersebut disampaikan ke sejumlah pihak, di antara Presiden RI, Menko Polhukam, Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua Komite I DPD-RI, dan Pimpinan DPRD Provinsi di seluruh Indonesia.

Sumber- setkab.go.id
Era Digital Indonesia Jangan Sampai Tertinggal

Diposting oleh On Rabu, April 27, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Presiden Joko Widodo menyatakan perubahan dalam era digital sangat cepat sekali oleh karena itu start up dalam negeri jangan samapi tertinggal.

 "Sangat cepat sekali, setiap detik berubah, setiap menit berubah, setiap hari berubah, dan sangat betul-betul sangat cepat sekali. Nggak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Kalau nggak kita betul-betul ditinggal,” kata Presiden Jokowi saat resmi membuka acara Indonesia E-Commerce Summit and Expo (IESE), di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/04/2016)

Presiden mengaku betul-betul kaget waktu masuk ke Silicon Valley. Begitu masuk, ia merasakan kita tertinggal sangat jauh sekali. "Saat itu juga saya memutuskan dalam pikiran saya, pulang ke Indonesia secepat-cepatnya kita harus bergerak," katanya.

Diakui Presiden, ada beberapa start up yang sudah berjalan, seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Blibli, Traveloka, dan minggu kemarin Alibaba sudah masuk. Menurut Presiden hal itu akan menjadi peringatan bagi semua bahwa dari luar negeri sudah melihat potensi Indonesia yang besar. 

 “Potensi digital ekonomi kita ini besar sekali. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah peluang, ada opportunity di sini yang harus diisi segera. Nggak apa-apa mereka datang dan gabung-gabung menurut saya nggak apa-apa,” tuturnya.

Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berpesan agar semua sektor ini harus segera diisi, sehingga start up betul dipikirkan dan dipersiapkan anggarannya seraya membandingkan dengan Thailand yang tahun depan menyiapkan anggaran Rp7 Triliun untuk start up.

“Kita ini juga kalau negara lain sudah berangkat seperti itu, dan kita tidak berani melebihi mereka, saya pastikan, ditinggal. Saya pastikan ditinggal. Dunia persaingan, dunia kompetisi memang kejam, tetapi itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Dan kita harus berani menghadapi,” pesan Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar start up ini diperhatikan. Ia menyebutkan, ada banyak potensi start up seperti HaloDoc, TaniHub, limakilo, dan nurbaya inisiatif. “Ini semuanya, harus betul-betul diberikan dorongan betul agar mereka bisa cepat meloncat ke level yang berikutnya. Kalau sudah juga dihubungkan, dicarikan pemodal yang mereka bisa bekerjasama, bisa join, sehingga bisa melangkah kepada level yang lebih atas,” pinta Presiden.

Menurut Presiden, kalau seperti ini diterus-teruskan, nanti mall-mall banyak yang tutup karena sekarang belanja online.

 "Dianter ke rumah, ngapain kita ke mall lagi. Hati-hati pemilik mall. Iya benar, waktu di Amerika, kemarin di UK (Inggris) juga sama. Mereka berbicaranya itu. Hati-hati dunia ini berubahnya sangat cepat sekali,” ujarnya.

Presiden juga meminta agar e-commerce dapat digunakan untuk membantu rakyat. Terutama petani, nelayan, pengusaha mikro, pengusaha kecil yang ingin menjual produknya. Tak hanya itu, ia berharap produk-produk yang dari kampung, desa, dan pelosok negeri dapat disambungkan dengan aplikasi. “Saya kira ini akan ada ide-ide baru dari anak-anak muda, generasi muda kita untuk membantu mereka,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.

Acara Indonesia E-commerce Expo ini ini merupakan forum pertemuan bergengsi para pemangku kepentingan industri e-commerce dengan mengangkat tema The New Digital Energy of Asia. Acara yang digelar selama tiga hari ini akan menampilkan 72 pembicara dari dalam dan luar negeri, dan diikuti oleh lebih dari 150 exhibitor yang bergerak di bidang e-commerce.

Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo meletakan telapak tangan pada layar sentuh sebagai tanda peresmian pembukaan IESE kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah stan-stan pameran. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Banten Rano Karno, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Daniel Tumiwa. (setkab.go.id)
Nasib Fahri Hamzah di DPR Tinggal Hitungan Hari

Diposting oleh On Senin, April 25, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pimpinan di parlemen sepakat membentuk tim kajian biro hukum untuk kasus Fahri Hamzah. Tim ini akan melaporkan hasil kerjanya usai masa reses 29 April 2016.

"Menyangkut masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pemberhentian (Fahri Hamzah), kita putuskan dibentuk satu kajian oleh biro hukum yang akan bekerja sekitar 3 minggu," kata Fadli usai rapat pimpinan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/4/2016).

Fadli mengatakan, sampai saat ini pimpinan DPR belum menindaklanjuti surat pemecatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Fahri Hamzah. Sebab masih berstatus quo dan akan dikaji terlebih dahulu.

"Dari biro hukum mengkaji dikaitkan dengan UU MD3, UU Parpol, dan dikaitkan dengan tata tertib sehingga output-nya legal opinion," ujar dia.

Pimpinan DPR, kata Fadli, harus berhati-hati saat mengambil keputusan mengganti anggotanya. Sebab hal ini menyangkut nasib seseorang.

"Jangan sampai orang di PAW kemudian dinyatakan tidak bersalah. Setiap permasalahan menyangkut PAW semisal ada proses hukum tidak bisa ditindaklanjuti sampai ada kekuatan hukum tetap," papar Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan tidak semua PAW akan dibentuk tim kajian. Hanya khusus untuki Fahri Hamzah saja agar lebih kokoh pendapatnya dan sesuai UU.

"Nanti tim kajian yang bisa melihat misalnya rotasi ini terkait pemberhentiannya atau tidak," pungkas Fadli
.
Beli Tanah, NU Guntur Canangkan Gerakan Wakaf Uang

Diposting oleh On Sabtu, April 23, 2016 with No comments

Demak, kibarmedia.com - Setelah sekian lama mengidamkan tanah untuk pendirian kantor, akhirnya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berhasil membeli sebidang tanah dengan ukuran 8 kali 40 meter persegi.

Di tanah yang terletak di ibu kota Kecamatan Guntur tersebut akan dibangun gedung perkantoran dan aula pertemuan sebagai sekretariat bersama antara NU, berikut lembaga, dan badan otonomnya.

“Itu nanti akan kami buat aula juga bisa untuk pertemuan maupun pelatihan pengaderan banom (badan otonom),” tutur Ketua MWCNU Kecamatan Guntur K Tamim Romli saat rapat pleno dengan banom di SD N Guntur 2.

Di Forum yang sama saat memimpin rapat Rais Syuriyah MWCNU Guntur KH Hambali Karim mengatakan, dalam merealisasikan pembelian tanah tersebut rapat pleno memutuskan untuk mencanangkan gerakan wakaf uang dengan sistem pembagian per meter. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi Nahdliyin yang ingin mewakafhan harta.

“Kami menyepakati tanah tersebut kita kapling dengan harga per meter Rp700.000, jadi semua bisa ikut wakaf sesuai dengan kemampuan. Yang bisanya satu, ya ambil satu; yang lebih, juga bisa,” imbuh KH Hambali.

Rapat pleno yang dihadiri pengurus MWC, banom dan pengurus Ranting se-Kecamatan Guntur. Selain menyepakati gerakan wakaf uang, forum juga membentuk Tim 17 yang anggotanya terdiri dari pengurus MWCNU, Muslimat NU, GP Ansor NU,  Banser, Fatayat NU, IPNU dan IPPNUyang ditugaskan sebagai pelaksana teknis di lapangan



Sumber: NU Online
Indonesia Kekurangan Lapas

Diposting oleh On Sabtu, April 23, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Anggota Komisi III DPR RI Romahurmuziy menilai, maraknya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah akibat dari kelebihan kapasitas. 

Akibatnya, para penghuni Lapas sangat mudah untuk tersulut emosi baik itu dengan sesama warga binaan atau dengan petugas sipir.

''Yang pasti karena kelebihan kapasitas. Di Indonesia kelebihan kapasitas dari lapas sudah mencapai 750 persen,'' kata Romi usai menghadiri International Conference of Asian Political Parties (ICAPP), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (23/4).

Ketua Umum PPP itu menilai pembangunan Lapas untuk menambah kapasitas dan fasilitas sangatlah mendesak. Lalu, revisi UU KUHP, terutama terkait terpidana narkoba juga perlu diprioritaskan.
Sebanyak 70 persen dari terpidana yang menghuni Lapas adalah terpidana narkoba. Di antara mereka, sebanyak 80 persennya adalah pengguna. Dia menjelaskan, mereka mungkin lebih memerlukan hukuman sosial yang bisa mengurangi kelebihan kapasitas Lapas.

Romi menilai, fungsi pemasyarakatan yang ada juga kurang berjalan dengan baik. Sehingga, daripada BNN memburu bandar narkoba yang ada di luar Lapas, ada baiknya semua Lapas dilakukan razia mendadak di seluruh Indonesia.

"Supaya itu mengurangi peredaran narkoba. Ini akan terus berulang selama kelebihan kapasitas dan bandar narkoba yang sekarang mendiami Lapas tidak ditangkap untuk tidak beraksi lagi,'' ujarnya.

Selain itu, lanjut Romi, kalau terpidana terorisme ada isolasi, ia menyatakan untuk terpidana narkoba apalagi yang bersifat kambuhan, harus juga ada isolasi. Menurut dia, dampak merusak mereka jauh lebih besar dari terorisme.

"Ini problem dari terpidana narkoba dengan hukuman yang bisa digantikan dengan hukuman sosial, dan melihat kualitas kejahatan apakah itu bersifat kambuhan atau pengguna pertama,'' jelasnya.

Soal Sipir, dengan lebihnya kapasitas otomatis personilanya juga kurang. Kalau sipir ditambah, tapi fasilitas untuk petugas juga tidak memadai. Solusinya, menurut Romi, kalau terjadi over crowding adalah anggaran. Karena untuk membangun lapas membutuhkan anggaran yang besar.
Seluruh Proyek Reklamasi Pantai di Indonesia Dihentikan

Diposting oleh On Sabtu, April 23, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Hasil Rapat hari ini 22 April 2016 antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan, dan instansi terkait, diputuskan bahwa seluruh proyek Reklamasi Pantai/Laut dicabut atau dibekukan dahulu dengan batas waktu yg tidak ditentukan.

Seluruh proyek pengurugan Reklamasi Pantai/Laut se Indonesia wajib dihentikan dahulu, termasuk Reklamasi Teluk Jakarta.

Diperkirakan 3 Tahun terpending, sampai KPK beres menyidangkan kasus Suap Perda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pa kadis jangan sampe ditekan oleh pihak-pihak kelompok jahat untk mengeluar kan IUP. Karena sebenerny mereka itu engga mengerti administrasi. Yang koplak malah ujung-ujung nya pakadis juga. Jangan sampe kesandra dengan kepentingan mereka. karena sebentar lagi mereka akan kami sapu.

Selanjutnya untuk kelanjutan Proyek Reklamasi baru bisa jalan lagi kalau sudah memenuhi perijinan sbb.
1. Ijin Prinsip.
2. Ijin Reklamasi.
3. Ijin Pemanfaatan Hasil Reklamasi.
4. IMB.; Pengurugan Reklamasi baru bisa jalan kalau Ijin 1-3 sudah terpenuhi.
Pembangunan baru bisa jalan kalau sudah keluar IMB (Pemprov dan Perda).
Ilmu Sosial Beri Kontribusi Positif Keindonesiaan

Diposting oleh On Jumat, April 22, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR Maruf Cahyono mengatakan ilmu sosial akan memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan Keindonesiaan yang berbasis Empat Pilar. 

Hal ini disampaikannya saat membuka acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, yang membahas buku berjudul “Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan” dan “Krisis Budaya”, Kamis, 21 April 2016.

Sementara peneliti LIPI Nina Widyawati mengatakan ilmu sosial itu mempunyai empat tipe, yakni tipe profesional, kritis, kebijakan, dan publik. Tipe profesional dan kritis berada di dalam ranah akademik, sedang tipe kebijakan dan publik berada dalam ranah non akademik. Tipe profesional dan kebijakan mengacu pada penggunaan ilmu sosial sebagai instrumen, sedangkan kritis dan publik mengacu pada pengetahuan yang reflektif.

 “Apabila salah satu tipe saja yang menonjol maka yang akan dirasakan adalah ketimpangan dan kesenjangan,” ujarnya.

Anggota MPR RI Hetifah Syaifudian melihat adanya kecenderungan ilmuwan sosial beralih profesi menjadi ilmuwan selebritis yang sering tampil di media. Ia menilai perkembangan ilmu sosial dalam perspektif kenegaraan hingga kini masih cukup memprihatinkan.

 "Saat ini saya sangat merasakan sekali ada masalah dalam ilmu sosial di Indonesia. Sebab, dari zaman Order Baru sampai sekarang, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan," tuturnya.

Menurut Hetifah, kondisi ini terjadi karena terbatasnya anggaran untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Keterbatasan anggaran ini, kata Hetifah, berdampak kepada terjadinya kesenjangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Polri dan Interpol Buru Dua Tersangka kasus skandal bailout Bank Century

Diposting oleh On Jumat, April 22, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dengan Interpol memburu dua tersangka kasus skandal bailout Bank Century yang masih buron.

"Dari tersangka yang diproses secara hukum ada delapan orang. Saat ini tinggal dua (orang) yang masih buron, enam (orang) sudah ditangkap dan sudah diproses hukum," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/4).

Boy mengatakan enam orang yang sudah ditangkap dan telah diproses hukum termasuk di antaranya terpidana kasus skandal bailout Bank Century Hartawan Aluwi yang ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/4) malam. Hartawan dideportasi oleh otoritas Singapura karena masa izin tinggalnya habis.

Sementara dua orang yang masih buron adalah Anton Tantular (pengurus PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia) dan Hendro Wiyanto (Dirut PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia). Dalam pengejaran kedua buronan tersebut, kepolisian bekerja sama dengan Interpol.

Boy merinci dalam menjalankan aksinya, Hartawan bersama Pemilik Bank Century Robert Tantular dan adik kandungnya, Anton Tantular mengelola perusahaan sekuritas yakni PT Antaboga Delta Sekuritas yang legalitasnya tidak diakui. Mereka membujuk para nasabah Bank Century untuk berinvestasi di Antaboga dengan iming-iming mendapatkan bunga melebihi bunga bank dan tidak dikenai pajak.

Mereka juga mengatakan bahwa semua dana yang diinvestasikan tersebut dijamin oleh Robert Tantular sebagai pemilik Bank Century. Dalam aksinya, ketiganya berhasil mengumpulkan dana nasabah senilai Rp 1,455 triliun dan menyelewengkan dana tersebut.

"Diketahui, Robert menarik dana nasabah senilai Rp 334 miliar untuk kepentingan pribadi. Lalu Anton menarik dana Rp 308 miliar. Kemudian yang paling banyak Hartawan Aluwi yang menarik dana sebanyak Rp 408 miliar," katanya.

Kasus yang menjerat ketiganya sudah diproses di pengadilan dan ketiganya telah dijatuhi vonis 14 tahun penjara.


 Sumber : Antara
Busro Muqodas, Pejabat Terseret Skandal Panama Papers Perlu Segera Ditelusuri

Diposting oleh On Jumat, April 22, 2016 with No comments

Jakarta, kibarmedia.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqodas, menuturkan, pejabat negara yang terseret dalam skandal dokumen finansial Panama Papers perlu segera ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya apakah memang benar telah melanggar hukum.

Dokumen Panama Papers sebelumnya diketahui turut menyebut nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz. 

"Kalau dasarnya kuat (terbukti melanggar hukum), ya, sebaiknya (Harry Azhar) mundur saja," ujar Busyro di Yogyakarta, Ahad, 17 April 2016.

Harry sebelumnya mengakui sempat ikut membuat perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited, melalui bantuan sebuah firma hukum kecil yang sangat berpengaruh di Panama bernama Mossack Fonseca. Belakangan, dokumen itu bocor dan turut menampilkan nama Ketua BPK Harry Azhar sebagai klien.


Harry juga menolak ketika muncul desakan mundur kepadanya setelah diketahui ikut terseret Panama Papers. 

Busyro pun turut menyesalkan dengan sorotan miring atas mencuatnya skandal Panama Papers kepada Ketua BPK itu terjadi bersamaan panasnya hubungan Harry Azhar dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. 

Dalam kasus itu, BPK bersikukuh menemukan kerugian negara yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. Namun Gubernur Ahok menuding laporan BPK ngaco.

"Polemik antara dia (Harry Azhar) dan Ahok itu sangat disesalkan bisa terjadi, kurang pantas sebagai pejabat publik berlaku demikian," ujar Busyro.

Menurut Busyro, Ketua BPK dan Gubernur, sebagai salah satu jabatan pemerintahan yang tertinggi, seharusnya mampu diimbangi dengan bentuk komunikasi yang lebih baik.

"Komunikasi yang mencerminkan etika itu harus menjadi kriteria seorang pejabat, komunikasi yang menggambarkan kualitas moral pemimpin itu," ujar Busyro.

PRIBADI WICAKSONO