Lebak, kibarmedia.com - Kinerja Komisi Transfaransi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak Banten kembali di soroti dua Ormas Nasional, karena dinilai tidak efektif hanya kongko kongko di kantor duduk manis dapet gaji dari negara sehingga terkesan penghamburan Dana APBD Lebak Banten.
Hal itu di katakan Ketua DPD Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Lebak Weli Suntara kepada KIBARMEDIA.COM 28/7/2016. Pada kesempatanya Weli menilai KTP di kabupaten Lebak tidak mampuh bekerja sesuai poksinya, dimana Komisioner KTP haruslah dapat mengadvokasi Masyarakat dengan pemerintah dalam transparansi program baik APBD maupun APBN dan bukan membuat keruh Pemerintahan itu sendiri yang telah membiayai operasional lembaga tersebut, malah KTP mandul tidak mampu menerobos DPRD Lebak terkait transparansi Anggaran Kungker Dewan yang menelan dana sebesar 9 Miliyar.
" saya menilai KTP atau komisi Transparansi dan Partisipasi, selaku advokator sudah keluar jalur dalam tupoksinya, karena telah memperkeruh dan memprovokasi masa dalam aksi penolakan Mobil dinas Sekda Lebak yang tidak ada unsur kerugian negara, sedangkan Anggaran Kungker Dewan dengan nilai fantastis KTP malah hanya diam, jelas keadaan KTP tidak becus bekerja dalam mengadvokasi rakyat hanya menghamburkan uang rakyat" tegas Weli
Sementara lanjut Weli Team PP telah menemukan adanya Oknum Anggota komisioner KTP yang ternyata hanya berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek di pemerintah dan dalam waktu dekat ini PP segera melaporkan gratifikasi serta KKN oknum komisioner KTP kepada aparat hukum, itu komisioner kan sudah mendapatkan gajih dari negara malah main proyek APBD, terangnya.(KIKI Gondrong)
